Artikel "Tarik ulur kelompok kepentingan dan penekan"

TARIK ULUR KELOMPOK KEPENTINGAN DAN PENEKAN

Dunia politik senantiasa berhadapan dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kelompok kepentingan yang senantiasa berkehendak memperoleh jabatan public. Terlihat dalam penyeleksian calon-calon partai yang selalu berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalam komisi-komisi pemerintahan. Kelompok kepentinagn Berkumbul didasarkan ikatan kepentingan yang sama dan akan menyalurkan kepentingan-kepentingannya. Kelompok kepentingan merupakan salah satu struktur (lembaga politik) dari system politik yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan/ dukungan kepada pemerintah). Apabila tidak terdapat akses, biasanya suatu kelompok kepentingan dapat melakukan penekanan pada pemerintah agar tujuan, kepentingan dan keinginannya tercapai.

Kelompok penekan senantiasa menekan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Peranan kelompok penekan pada dasarnya membuka wacana pendewasaan politik. Pengendalian social (social control), pendidikan politik dan pembangunan kesadaran kepada masyarakat. Kelompok kepentingan untuk menyalurkan kepentingan-kepentingannya kandang kala menggunakan kelompok penekan. Kelompok penekan dikendalikan oleh kelompok kepentingan untuk melakukan penekanan-penekanan terhadap pemerintah. Sehingga seolah-olah penekanan yang dilakukan oleh kelompok penekan tidak ada unsur-unsur politis.

Realitas perpolitikan di Indonesia selalu di pengaruhi oleh kedua kelompok tersebut. Mulai dari Bangsa Indonesia merdeka, runtuhnya rezim orde lama, runtuhnya rezim orde baru, sampai lahirnya Reformasi. Awal mula bangsa Indonesia merdeka, para pendiri bangsa merumuskan dasar negara. Dalam perumusan dasar negara ada dua kelompok yang mempengaruhi penyusunan tersebut. Kelompok pertama dalam mengusulkan sila pertama dalam pencasila yaitu di masukkannya menegakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan kelompok yang kedua menginginkan untuk dihapuskannya. Ini terjadi tarik ulur kepentingan mau dibawa kemana Bangsa Indonesia ini. Runtuhnya orde lama juga dipengaruhi oleh kepentingan PKI. PKI menggandeng soekarno untuk menyalurkan kepentingannya. Penekanan-penekanan pun lahir dari mahasiswa dengan adanya TRI TURA yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Tumbangnya orde baru dan lahirnya reformasi adanya kepentingan, baik dari pihak asing maupun para pejabat pemerintahan. Pejabatan pemerintahan banyak melakukan penyelewengan kekuasaan sehingga rakyat meresa ditekan dan dirugikan. Akhirnya penekanan-penekanan dilakukan oleh semua elemen masyarakat baik Mahasiswa, pemuda dan pelajar. Demonstrasi terjadi di setiap daerah dan memuncak di Ibu Kota yang mengakibatkan turunnya Presiden Soeharto. Maka lahirlah babak baru yang disebut dengan Reformasi.

Sepuluh tahun perjalanan reformasipun tidak bisa dilepaskan dari kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Banyaknya tarik ulur kepentingan mengakibatkan lambatnya merealisasikan amanat reformasi. Kelompok penekan kadangkala dikalahkan oleh kelompok kepentingan. Penekanan-penekanan yang dilakukan terhadap kebijakan pemerintah kandas ditengah jalan. Seolah-olah pemerintah tidak peduli dengan tekanan yang dilakukan oleh rakyat. Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung juga mewarnai Reformasi ini. Dalam pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, banyak kelompok-kelompok kepentingan yang menggandeng para calon presiden atau calon kepala daerah dengan imbalan agar kepentinganya bisa terakomodir. Pengusaha banyak bermain dalam pesta demokrasi ini. Dana-dana calon presiden dan calon kepala daerah banyak didapatkan dari pengusaha. Belum lagi ditambah dari dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok yang lain. Sehingga presiden dan kepala daerah banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. Yang menjadi kekhawatiran jika kepentingan-kepentingan itu mengakibatkan kesengsaraan kepada rakyat miskin dan memberikan keuntungan pada orang kaya. Maka yang akan terjadi orang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya.

Apakah suatu pemerintah bersikap sesuai dengan yang diharapkan rakyat. Kenyataannya menunjukan bahwa anggota masyarakat melakukan protes terhadap pemerintah, karena tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Maka pemerintah harus bisa peka terhadap pengaruh kelompok-kelompok kepentingan baik dari kelompok asing maupun kelompok dalam negri yang hanya menguntungkan pengusaha dan pejabat. Sehingga membiarkan rakyat miskin semakin miskin, rakyat miskin semakin tertindas dan rakyat miskin semakin tertekan oleh keadaan ekonomi yang sulit. Kelompok penekan harus terus melakukan penekanan-penekanan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memang tidak pro terhadap rakyat miskin. Kelompok penekan harus berhati-hati terhadap pengaruh kelompok kepentingan yang memang hanya memangfaatkan kekuatan kelompok penekan. Mudah-mudahan penekanan-penekanan yang dilakukan bisa membuka telinga para pejabat sehingga pejabat bisa lebih pandai mendengar dari pada berbicara.

Artikel. "Menaikan BBM Bukan Solusi"

MENAIKAN BBM BUKAN SOLUSI

Meski dilematis, pemerintah akhirnya menaikan harga bahan baker minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga BBM dinyatakan pada tanggal 24 Mei 2008 pukul 00.00 WIB, dengan ketetapan harga premium dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.000 per liter (33,3 %), solar dari Rp. 4.300 menjadi 5.500 per liter (27,9 %)dan minyak tanah dari Rp. 2.000 menjadi Rp. 2.500 per liter (25,0%). Sungguh dilematis, ketika kondisi perekonomian rakyat yang semakin sulit pemerintah malah menaikan harga BBM. Pertimbangan pemerintah menaikan harga BBM karena adanya peningkatan harga minyak dunia yang menyebabkan susbsidi menjadi sangat besar, sehingga memberatkan anggaran pendpatan dan belanja negara. Dengan meningkatkan harga BBM dunia yang telah mencapai lebih daei 120 dolar AS per barel, maka subsidi BBM dalam APBN meningkat menjadi Rp 265 triliun.

Beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tidak bisa diselesaikan dengan menaikan harga BBM saja. Lebih dari itu, harus ada langkah konkret untuk mengurangi deficit anggaran yang kian besar pada tahun 2008. Pemerintah bisa melakukan penataan ulang pengelolaan sumber migas dan pertambangan, serta negosiasi ulang berbagai kontrak kerja sama pengelolaan sumber kekayaan alam yang kurang menguntugkan negara. Pemerintah jangan hanya meminta campur tangan PBB untuk mengatasi dampak dari gejolak minyak. Tetapi perlu ada pembenahan pengelolaan sumber daya di dalam negeri, khususnya kontrak pengelolaan kekayaan alam yang tidak memberikan manfaat besar bagi rakyat dan negara. Penataan ulang pengelolaan sumber kekayaan alam itu dinilainya lebih penting dari pada sekedar mendorong antisipasi dampak gejolak minyak, tanpa didasari langkah yang lebih berani dan komprehensif. Contohnya penggalian minyak di blok cepu oleh Exson Mobile, Indonesia mendapatkan 0% karena menurut menteri ESDM purnomo yusgiantoro, gas yang digali di blok cepu adalah gas beracun yang akan berbahaya bagi manusia.

Kebijakan pemerintah menaikan BBM berdampak besar bagi rakyat miskin. Rakyat miskin di Indonesai akan melonjak tajam menjadi sekitar 52 juta jiwa (25,4%) dari 36,6 juta jiwa (16,85%). Ini menunjukan dengan menaikan BBM berdampak besar bagi rakyat miskin. meskipun pemerintah membuat program Bantuan Langsung Tunai. Program BLT yang yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2005 pun tidak bisa menyelesaikan kemiskinan di Indonesia. Dengan memberikan seratus ribu rupiah kepada rakyat tetapi rakyat harus menanggung kenaikan harga kebutuhan pokok yang begitu tinggi. Brogram BLT juga rawan terjadinya korupsi bagi aparatur pemerintahan di bawah baik RT, RW dan petugas Desa/kelurahan, ditambah lagi besarnya pengaruh konflik sesama warga.

Dengan adanya kenaikan harga minyak di dunia. Seharusnya bukan menarik kencang-kencang perut rakyat, tetapi yang harus ditarik kencang adalah para pejabat pemerintahan. Ketika APBN kita berat menanggung kenaikan minyak mentah. Seharusnya pemerintah lebih mengefesienkan anggran. Sekiranya anggaran itu tidak bermanfaat banyak bagi rakyat dan negara maka hapuskan dan alihkan untuk menambah anggaran subsidi BBM, bukannya mengurangi subsidi BBM dan menaikan harga BBM. Pemerintah hanya menginginkan lebih Instan dalam mengatasi melonjaknya minyak dunia. Tidak mau berfikir lebih dalam dan tidak mau bekerja keras dalam menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya bukan satu-satunya jalan ketika alasan pemerintah APBN negara kita deficit dan lain sebaginya. Masih banyak yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut. Seperti pemerintah berusaha menaikan produksi minyak mentah dan meningkatkan efesiensi cost recovery, efesiensi di pertamina dan PLN termasuk perbaikan manajemen Impor-Exspor minyak nasional, meninjau kembali standar penghitungan besaran subsidi, melakukan negosiasi dengan para kreditor untuk refinancing atau reprofling utang, menaikan sector perpajakan, dan program diversifikasi yang sudah lama dicanangkan disarankan untuk dipercepat, termasuk mempercepat konversi minyak tanah ke elpiji, konversi BBM ke batu bara di sekitar Industri, pengembangan biofuel (BBN) berbasis non pangan, serta optimalisasi energi panas bumi.