Sabtu, 07 Maret 2009

Propaganda dalam komunikasi politik

PROPAGANDA DALAM KOMUNIKASI POLITIK

Dalam dunia komunikasi, pengertian dari propaganda adalah manajemen terhadap sikap-sikap kolektif melalui manipulasi simbol-simbol signifikan. Propaganda merupakan sebuah upaya untuk mengubah sudut pandang orang lain agar apa yang menjadi milik sendiri dapat menimbulkan akibat terhadap pihak lawan. Propaganda dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara menghancurkan pihak lawan atau sebagai suatu cara me-manage opini publik. Cara ini sangat dekat hubungannya dengan persuasi, sehingga propaganda sering diidentikkan dengan persuasi massa. Awalnya kata propaganda memiliki pengertian yang netral, tidak menyangkut baik atau buruk, yang berarti menyebarkan atau penyebarluasan suatu informasi sehingga diketahui masyarakat atau khalayak umum. Tetapi, selaras dengan perjalanan waktu, penggunaan yang umum atas kata itu menjadikannya berkonotasi negatif. Pesan-pesan propaganda dipandang sebagai kebohongan, manipulatif, dan sebagai indoktrinasi.

Jenis-jenis propaganda itu sendiri adalah bersifat irasional dan akan bereaksi terhadap simbol-simbol yang disampaikan kepada mereka melalui media massa. Dengan demikian, propaganda seringkali efektif kepada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang kurang kritis. Berdasarkan anggapan tersebut, di atas kertas dan jika melihat kondisi masyarakat Indonesia, tampaknya akan menjadi kunci sukses berhasilnya kegiatan propaganda. Kendati demikian hal itu bukanlah jaminan, karena di lapangan banyak faktor yang juga turut membentuk sikap dan perilaku masyarakat. Bisa jadi faktor tekanan ekonomi akan lebih berperan daripada hal-hal lain yang bersifat irasional. Jenis propaganda yang kedua adalah dalam suatu propaganda dimunculkan dua hal yang berlawanan. Ada hal yang baik, ada pula yang tidak baik. Seperti misalnya pemerintah sebagai peran protagonist yang membela rakyat kecil sedangkan antagonis misalnya masyarakat yang tergolong kaya. Kunci sukses berhasilnya propaganda sendiri dapat dilihat dari peran dan fungsi seorang komunikator yang berpengalaman dan sudah menguasai bidangnya, sehingga kegiatan propaganda dapat dijalankan dengan baik, juga peran serta media sebagai alat propaganda sehingga akan mendapatkan opini publik dan dapat menarik dukungan rakyat.

Menurut pendapat saya tentang kegiatan propaganda di daerah saya yaitu kabupaten pacitan yang melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung pada akhir tahun 2005, di sini calon bupati berlomba-lomba mencari dukungan rakyat dengan cara propaganda politik yang tujuannya jelas mendapatkan jabatan bupati pacitan, misalnya melalui kampanye, seminar, forum debat, juga melalui media yang digunakan sebagai alat propaganda yang sangat membantu dalam membentuk opini public. Dalam setiap melakukan propaganda selalu memberikan visi dan misi yang ingin memberikan yang terbaik bagi daerahnya, dan juga meyakinkan masyarakat bahwa pasangan calon bupati ini yang paling pantas menduduki kursi utama di pemerintah daerah. Calon bupati berusaha berkomunikasi dengan semua lapisan masyarakat. Menyapa rakyat yang bakal dipimpinnya dan meyakinkan bahwa pilihannya tidak salah. Kemungkinan terjadi intimidasi atau propaganda demi meraih dukungan satu kelompok masyarakat amat besar, maka dalam pilkada di pacitan ini proses propaganda politik dilakukan secara positif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan dan Pilkada langsung dapat dilaksanakan dengan baik dan yang menjadi pemenangnya adalah H.Suyono dari partai Demokrat yang telah melakukan propaganda politik yang baik sehingga mendapat opini publik yang baik dan menarik dukungan rakyat untuk memilihnya.

Rabu, 13 Agustus 2008

Artikel "Makna Kemerdekaan bagi rakyat"

MAKNA KEMERDEKAAN BAGI RAKYAT


63 tahun indonesia terlepas dari penjajahan negara asing. 63 tahun Indonesia membangun negri. 63 tahun Indonesia membangun perekonomian, politik dan pertahanan. Dan selama 63 tahun bahtera Negri ini enam kali berganti kepemimpinan. Lantas apa yang telah dihasilkan oleh Indonesia selama 63 tahun. Waktu 63 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sebuah negara untuk membangun negrinya. Apa makna 63 tahun kemerdekaan bagi rakyat indonesia. Apa artinya sebuah kemerdekaan bagi rakyat ketika harga bahan pokok semakin mahal. Apa artinya kemerdekaan bagi rakyat ketika tidak bisa menyekolahkan anaknya karena biaya pendidikan yang mahal. Dan apa artinya kemerdekaan bagi rakyat ketika mereka tidak bisa menemukan lapangan pekerjaan. Apakah gelar kemerdekaan yang didapat indonesia hanya sebuah nama tanpa ada arti yang bermakna bagi rakyat indonesia

senuah negara di wilayah Asia Tenggara yang katanya telah merdekaselama 63 tahun masih bergantung kepada negara-negara asing. Maka apa arti 63 tahun kemerdekaan bagi Indonesia ketika kebijakan-kebijakan baik dalam maupun luar negri masih dikendalikan oleh negara lain. Apakah ini arti dan makna kemerdekaan bagi Indonesia. Tidak sepatutnya negara yang bergelar negara merdeka masih dikendalikan oleh negara luar. Negara yang mempunyai gelar negara merdeka harus bebas dari kolonialisme dan imperialisme asing. Negara yang bebas mengeluarkan sikap politik dalam maupun luar negri, sekalipun negara yang mengaku negara adikuasa (amerika)

maka sekaranglah saatnya Indonesia merealisasikan makna dari sebuah kemerdekaan yang dikehendaki oleh rakyat. 63 tahun merdeka, 10 tahun Reformasi dan 100 tahun kebangkitan nasional harus menjadi momentum perubhan negri. Sehingga rakyat indonesia bisa merasakan arti dan makna dari kemerdekaan.

Bangkitlah Indonesia.......! Harapan Itu Masih Ada.......!


Minggu, 15 Juni 2008

Artikel "Tarik ulur kelompok kepentingan dan penekan"

TARIK ULUR KELOMPOK KEPENTINGAN DAN PENEKAN

Dunia politik senantiasa berhadapan dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Kelompok kepentingan yang senantiasa berkehendak memperoleh jabatan public. Terlihat dalam penyeleksian calon-calon partai yang selalu berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalam komisi-komisi pemerintahan. Kelompok kepentinagn Berkumbul didasarkan ikatan kepentingan yang sama dan akan menyalurkan kepentingan-kepentingannya. Kelompok kepentingan merupakan salah satu struktur (lembaga politik) dari system politik yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan/ dukungan kepada pemerintah). Apabila tidak terdapat akses, biasanya suatu kelompok kepentingan dapat melakukan penekanan pada pemerintah agar tujuan, kepentingan dan keinginannya tercapai.

Kelompok penekan senantiasa menekan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Peranan kelompok penekan pada dasarnya membuka wacana pendewasaan politik. Pengendalian social (social control), pendidikan politik dan pembangunan kesadaran kepada masyarakat. Kelompok kepentingan untuk menyalurkan kepentingan-kepentingannya kandang kala menggunakan kelompok penekan. Kelompok penekan dikendalikan oleh kelompok kepentingan untuk melakukan penekanan-penekanan terhadap pemerintah. Sehingga seolah-olah penekanan yang dilakukan oleh kelompok penekan tidak ada unsur-unsur politis.

Realitas perpolitikan di Indonesia selalu di pengaruhi oleh kedua kelompok tersebut. Mulai dari Bangsa Indonesia merdeka, runtuhnya rezim orde lama, runtuhnya rezim orde baru, sampai lahirnya Reformasi. Awal mula bangsa Indonesia merdeka, para pendiri bangsa merumuskan dasar negara. Dalam perumusan dasar negara ada dua kelompok yang mempengaruhi penyusunan tersebut. Kelompok pertama dalam mengusulkan sila pertama dalam pencasila yaitu di masukkannya menegakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan kelompok yang kedua menginginkan untuk dihapuskannya. Ini terjadi tarik ulur kepentingan mau dibawa kemana Bangsa Indonesia ini. Runtuhnya orde lama juga dipengaruhi oleh kepentingan PKI. PKI menggandeng soekarno untuk menyalurkan kepentingannya. Penekanan-penekanan pun lahir dari mahasiswa dengan adanya TRI TURA yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Tumbangnya orde baru dan lahirnya reformasi adanya kepentingan, baik dari pihak asing maupun para pejabat pemerintahan. Pejabatan pemerintahan banyak melakukan penyelewengan kekuasaan sehingga rakyat meresa ditekan dan dirugikan. Akhirnya penekanan-penekanan dilakukan oleh semua elemen masyarakat baik Mahasiswa, pemuda dan pelajar. Demonstrasi terjadi di setiap daerah dan memuncak di Ibu Kota yang mengakibatkan turunnya Presiden Soeharto. Maka lahirlah babak baru yang disebut dengan Reformasi.

Sepuluh tahun perjalanan reformasipun tidak bisa dilepaskan dari kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Banyaknya tarik ulur kepentingan mengakibatkan lambatnya merealisasikan amanat reformasi. Kelompok penekan kadangkala dikalahkan oleh kelompok kepentingan. Penekanan-penekanan yang dilakukan terhadap kebijakan pemerintah kandas ditengah jalan. Seolah-olah pemerintah tidak peduli dengan tekanan yang dilakukan oleh rakyat. Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung juga mewarnai Reformasi ini. Dalam pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, banyak kelompok-kelompok kepentingan yang menggandeng para calon presiden atau calon kepala daerah dengan imbalan agar kepentinganya bisa terakomodir. Pengusaha banyak bermain dalam pesta demokrasi ini. Dana-dana calon presiden dan calon kepala daerah banyak didapatkan dari pengusaha. Belum lagi ditambah dari dukungan-dukungan dari kelompok-kelompok yang lain. Sehingga presiden dan kepala daerah banyak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. Yang menjadi kekhawatiran jika kepentingan-kepentingan itu mengakibatkan kesengsaraan kepada rakyat miskin dan memberikan keuntungan pada orang kaya. Maka yang akan terjadi orang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya.

Apakah suatu pemerintah bersikap sesuai dengan yang diharapkan rakyat. Kenyataannya menunjukan bahwa anggota masyarakat melakukan protes terhadap pemerintah, karena tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Maka pemerintah harus bisa peka terhadap pengaruh kelompok-kelompok kepentingan baik dari kelompok asing maupun kelompok dalam negri yang hanya menguntungkan pengusaha dan pejabat. Sehingga membiarkan rakyat miskin semakin miskin, rakyat miskin semakin tertindas dan rakyat miskin semakin tertekan oleh keadaan ekonomi yang sulit. Kelompok penekan harus terus melakukan penekanan-penekanan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memang tidak pro terhadap rakyat miskin. Kelompok penekan harus berhati-hati terhadap pengaruh kelompok kepentingan yang memang hanya memangfaatkan kekuatan kelompok penekan. Mudah-mudahan penekanan-penekanan yang dilakukan bisa membuka telinga para pejabat sehingga pejabat bisa lebih pandai mendengar dari pada berbicara.